Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa; 11. Modul Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Aset Desa Deputi Pengelolaan Keuangan Daerah. C. Tujuan Tujuan penyusunan modul Bimbingan dan Konsultansi Inventarisasi Aset Desa adalah

Hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan terhadap kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia dan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Kewaspadaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: IM.02.04/C/4799/2023 perihal Kewaspadaan Terhadap Lonjakan COVID-19 bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri tertanggal 8 Desember 2023.
Tipe Dokumen. Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. jdih.lkpp.go.id : 4 hlm.
surat edaran menteri dalam negeri nomor: 100.1-1/8000/sj: perihal moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa: unduh: 278: 2023: surat mendagri: surat menteri dalam negeri nomor : 800.1.12.2/1050/bpd:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta,09 Desember 2022 Nomor : 700.1.1/8737/su Yth. 1. Gubernur Sifat : Segera 2. BupatiWali Kota Lampiran : 1 (satu) berkas di Hal : Penguatan Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 400.1.7/2097/SJ, tanggal 6 April 2023 tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah. Akan tetapi Surat Edaran Menteri dalam negeri tersebut kemudian dikritik oleh penggiat Pendidikan dari NU Circle Achmad Rizali (Diduga Kebijakan Sudah Diarahkan

Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah; LAMPIRAN : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050 / 2020 / SJ TAHUN 2005. TATA CARA PENYUSUNAN RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH. PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Judul. Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 910/4350/SJ Tahun 2021 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. T.E.U. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Nomor. 910/4350/SJ. Bentuk. Surat Edaran (SE) Mendagri. 2hEv.
  • er1964cte7.pages.dev/159
  • er1964cte7.pages.dev/826
  • er1964cte7.pages.dev/74
  • er1964cte7.pages.dev/820
  • er1964cte7.pages.dev/455
  • er1964cte7.pages.dev/594
  • er1964cte7.pages.dev/359
  • er1964cte7.pages.dev/446
  • er1964cte7.pages.dev/871
  • er1964cte7.pages.dev/665
  • er1964cte7.pages.dev/697
  • er1964cte7.pages.dev/54
  • er1964cte7.pages.dev/4
  • er1964cte7.pages.dev/12
  • er1964cte7.pages.dev/938

    • surat edaran menteri dalam negeri